Waktu lagi asik-asiknya menganalisa tunggakan pajak sambil maen Football Manager 🙂 , secara tiba-tiba mak bedunduk mak jegagig muncullah seorang makhluk yang jarang keliatan di lantai empat gedung ini (*oia, ruangan tempat saia bekerja adanya di lantai empat, dari total lima lantai*). Ah, rupanya sekretaris kepala kantor yang didaulat keliling dari seksi ke seksi untuk membagikan paket, dan sekarang giliran seksi saia yang kebagian. Weits, apaan tuh (dengan gaya menutup satu mata ala Jaja Miharja)?? Sambil sedikit menahan nafas, saia perlahan membuka amplop coklat pembukus paket itu.

Buku saku Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Masing-masing pegawe dapet kok. Bagi yang belum tau, kami para pegawe nan sejahtera dari direktorat jenderal pajak memiliki suatu kode etik yang berisi pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari (*weleh textbook banget*). Ini yang menjaga kami terjerumus layaknya pegawe nan sejahtera lainnya yang masih bergaya hidup “kanibal” seperti yang biasa ditemui di kelurahan, atau yang suka nilang di jalan itu tuh.

Nah, kode etik ini secara singkatnya terbagi menjadi dua pokok aturan: Kewajiban dan Larangan. Mau tau apa sajakah itu???

Kewajiban

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.

2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4. Memberikan pelayanan kepada wajip pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.

5. Mentaati perintah kedinasan.

6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP.

7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.

8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Larangan

1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.

2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.

3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung.

4. Menyalahgunakan fasilitas kantor.

5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan.

7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP.

8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

Hore selesaiii!!!!!

Eh, eh, liat tuh ada yang dicetak miring (*wuah langsung scroll ke atas lagi*). Nah itu larangan yang sampai sekarang masih saia langgar: internetan gratis!!! hehehe

Advertisements